Bali, Buleleng

Saya tinggal di Propinsi Bali, kabupaten Buleleng. Sekitar 4 bulan lalu saya mengurus KTP, namun melalui Kepala Dusun. Kepala Dusun tersebut meminta saya membayar Rp. 750,000 di tambah dengan uang lelah dan total saya bayar Rp. 900,000.
Menurut Kepala Dusun tersebut, saya akan mendapatkan KTP saya lebih kurang tiga hari. Setelah seminggu saya tidak mendapat kabar apapun, lalu saya ke rumah Kepala Dusun tersebut dan akhirnya saya di beritahu bahwa saya akan mendapatkan KTP tersebut dalam waktu lebih kurang dua minggu. Saya masih menunggu dan setelah tiga minggu tidak mendapat kabar dari Kepala Dusun tersebut, saya menemui kembali Kepala Dusun tersebut, lalu saat saya menayakan masalah KTP saya tadi, kepala Dusun tersebut mengatakan bahwa saya harus menunggu selama enam bulan, namun akan di usahakan agar saya mendapatkan KTP dalam dua bulan saja.
Setelah dua bulan, saya masih belum juga mendapat kabar dari Kepala Dusun tersebut, hingga akhirnya saya benar – benar kesal dan marah, maka saya putuskan untuk ke kantor Lurah menanyakan langsung masalah KTP saya karena saya merasa di permainkan dan di tipu. Sampai di kantor Lurah, ternyata berkas – berkas surat pindah saya belum di kerjakan, atau hanya di letak di atas meja, bahkan belum ada laporan apa – apa baik itu ke Camat ataupun ke LUBANG SAMPAH !!!!!!
Karena kesal dan marah, saya minta kembali dokumen surat pindah saya juga uang yang telah saya beri sebesar Rp. 900,000 waktu itu, lalu Kepala Dusun tersebut mengatakan uang tersebut tidak dapat di kembalikan karena sudah di potong ini dan itu dan segala macam alasan. Saya bukan orang bodoh, karena saya punya pendidikan dan selain itu, orang tua saya juga salah satu staff Pegawai Negeri yang mana saya paham benar tugas – tugas staff di pemerintahan. Dimana tugas mereka adalah untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri dan merugikan rakyat juga mempermainkan rakyat. Lalu saya minta kwitansi yang menyatakan kemana saja uang itu di gunakan. Dan dari kwitansi tersebut, ternyata uang tersebut di pakai untuk ini dan itu, dll.
Yang menjadi bahan pertanyaan saya, kenapa uang buat mengurus KTP tersebut di gunakan untuk hal yang tidak ada sangkut paut ke KTP ???? Dan lagi pula, saya tidak dapat KTP saya bahkan saya cuma dapat surat perantara untuk mengurus KTP di daerah lain,, Lalu kenapa saya harus bayar ini dan itu kalau KTP tidak dapat bahkan saya malah kehilangan uang saya.
Saya punya bukti rekaman dari percakapan masalah KTP waktu saya bicara dengan Kepala Dusun tersebut, dan bukti tersebut saya simpan dan saya berikan kepada salah satu keluarga saya. Bahkan ada beberapa orang yang mengetahui masalah pengurusan KTP tersebut. Saya berharap sekali, agar KPK atau staff Pemerintah bisa bekerja dengan jujur. Saya bisa saja mengusut masalah ini lebih panjang saat hal itu terjadi, namun karena saya merasa masih ada belas kasihan terhadap tetangga sendiri yaitu Kepala Dusun tadi, oleh karena itu saya berusaha bicara baik – baik dan tidak membawakan masalah itu ke jalur hukum.
Saya salah satu warga atau rakyat yang telah di permainkan atau di tipu tepatnya oleh salah satu staff Pemerintah di Buleleng. Saya hanya ingin berbagi agar kelak hal yang sama tidak terjadi lagi dimana saja dan oleh siapa saja. Peganglah kepercayaan yang telah di berikan oleh orang lain, dan jagalah dengan sebaik mungkin agar baik rizki dan kehidupan kamu. Uang yang tidak halal adalah uang IBLIS dan akan di makan oleh SETAN nantinya.
Kepada masyarakat atau instansi pemerintah yang membaca rubrik ini, tolong agar lebih waspada lagi, dan satu pertanyaan kepada siapa saja yang baca rubrik ini semoga bisa menjawab ….. Apakah sebutan yang pantas di berikan mengenai kejadian ini, Korupsi kah atau Penipuan ?
Terima kasih sebelumnya telah membaca rubrik saya.

Comments

comments